Lorong Keadilan
Lorong Panjang yang Berliku
Judul: Bunga Rampai Lorong Keadilan dalam Perspektif Hukum Kritis
Penulis: Iman Sjahputra, SH., SpN., LL.M
Penerbit: Iman Sjahputra & Associates, Jakarta
Halaman: ix + 498 halaman

KALAU ada buku mengupas aneka persoalan hukum dalam berbagai aspek kehidupan secara sekaligus maka bunga rampai Lorong Keadilan ini adalah salah satunya. Buku ini boleh menjadi panduan praktis karena penulisnya mengupas banyak masalah lewat kacamata hukum kritis. Penulis cukup piawai memaparkan perspektif hukum tentang posisi nasabah jika isi safe deposit box-nya di bank hilang misalnya, atau bagaimana menjerat para pelaku illegal logging dengan terobosan hukum diluar Undang-undang tentang Kehutanan, yaitu menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengapa? Cukong kayu, menurut penulis, telah melakukan illegal logging dan besar kemungkinan hasil kejahatannya disimpan di suatu bank (hal. 106).
Iman Sjahputra SH., SpN., LL.M, penulis buku Lorong Keadilan ini adalah pengacara senior jebolan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan The American University, Washington College of Law, USA. Dia juga Kandidat Notaris Universitas Gajah Mada dan kini sedang menempuh pendidikan strata tiga (S-3) di Universitas Padjajaran Bandung. Dia pernah menjadi advokat di kantor hukum Gani Djemat & Partner Law Office sebelum bekerja sebagai Managing Partner of Iman Sjahputra & Associates hingga sekarang.
Background itu membuatnya mampu mengupas banyak masalah secara kritis melalui perspektif hukum. Dia menuangkannya melalui artikel-artikel di surat kabar dengan cara populer. Bahasa hukum yang biasa jlimet menjadi mudah dicerna ditangannya. Buku ini sendiri merupakan kumpulan artikel yang pernah ditulisnya di Harian Suara Pembaruan Jakarta dan Harian Analisa Medan sejak tahun 2001 hingga 2006.
Jarang ada ahli hukum yang merangkap praktisi mampu menulis secara intens di surat kabar. Kalau pun ada yang mampu sering kali mereka tak punya waktu untuk mengupasnya di kolom-kolom surat kabar. Tetapi Iman Sjahputra merupakan pengecualian, di tengah kesibukannya dia terus menulis. Bahkan—saya pikir—dia pun ngotot merangkum artikel-artikelnya yang bertebaran di surat kabar menjadi sebuah buku bunga rampai agar bisa menjadi pegangan dalam mensikapi perkara-perkara di masyarakat dengan perspektif keilmuan dan keahlian yang ditekuninya: hukum.
Selaku penulis, Iman Sjahputra memang sering mendapat ide penulisan dari berita-berita di media pers tetapi isi buku ini menunjukkan dia pun agresif merespon permasalahan masyarakat yang tidak muncul di surat kabar, seperti soal isi safe deposit box yang raib itu, yang merugikan nasabah satu bank di Medan. Dia memaparkan permasalahan ini secara seimbang supaya nasabah dan pihak bank memahami posisi masing-masing (hal. 145-147).
Dia juga membuktikan kepiawaiannya mengupas permasalahan cyber crime maupun cyber terrorism yang marak di dunia maya (internet). Penulis memperlihatkan kegelisahannya di sini karena kasus penyimpangan pemanfaatan internet terus terjadi, sementara aparat hukum ragu-ragu menunaikan law enforcement (baca: Indonesia Gamang dalam Memberantas “Cyber Crime”-hal.403-406). Karena itu dia menawarkan berbagai upaya hukum untuk memeranginya, disamping mendorong perlunya segera ada cyber law di negara ini. Dia cukup fokus membahas problem cyber di sini, terbukti ada 16 judul artikel yang mengisi hampir 70 halaman buku ini, mulai tentang penyimpangan transaksi kartu kredit, kejahatan hacker, pelanggaran hak cipta sampai soal pidana bisnis “esek-esek” di dunia maya. Pembahasannya terasa cukup penting pula untuk menjadi pertimbangan dalam merampungkan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik yang sedang digodok di negeri ini.
Selain itu, bagi orang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, buku ini memiliki nilai proximity karena banyak menyorot sisi-sisi hukum berbagai persoalan dan peristiwa yang terjadi di kedua daerah ini. Misalnya tentang musibah jatuhnya pesawat terbang Mandala di Padangbulan Medan yang perlu diusut penyebabnya (hal. 321) maupun soal wewenang pengawasan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh (hal.135), Perpu Tanggulangi Bencana Aceh (hal.291) dan sebagainya.
Buku bunga rampai Lorong Keadilan ini akan terasa lebih lengkap jika disimak secara langsung. Saat membacanya maka kita akan menemukan ada aneka produk hukum yang tumpang tindih sampai kekosongan hukum dalam berbagai aspek kehidupan di negeri ini. Semua tak luput diulas di sini, termasuk persoalan ekonomi, gender, kesehatan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), politik, korupsi, pidana, mafia peradilan, penerbitan majalah Playboy hingga heboh yang berkaitan goyang Inul.
Begitupun “tak ada gading yang tak retak.” Buku ini akan menjadi lebih menarik jika penulis dapat mengkodifikasi artikel-artikel yang membahas topik permasalahan sejenis menjadi bagian-bagian tertentu dalam bab, yang biasa dipakai pada pembabakan isi buku, seperti soal cyber disusun ke dalam “Bab Cyber Law”, demikian pula untuk soal Aceh ada “Bab Aceh”, atau “Bab Malpraktek dan Sisi Hukum Medis” untuk masalah kesehatan serta bab-bab lainnya. Memang penulis sudah cukup membantu dengan meletakkan kutipan yang menggelitik sebagai intro yang eyes-catching di atas setiap judul artikel sehingga memikat pembaca untuk menelusuri lebih dalam persoalannya.
Akhirnya, buku ini, seperti kata penulisnya dalam kata pengantar (hal. viii-ix), mencoba membingkai pasang surut proses penegakan hukum di negeri ini, terutama semenjak bergulirnya reformasi. Dia melihat reformasi yang sejatinya berintikan keadilan itu ternyata pun sudah jauh menyimpang dari keadilan (justice) dan kemanusiaan (humanity). Kadangkala hukum menemui benturan dan hambatan sebagaimana jika kita menyusuri sebuah lorong panjang dan berliku.
Membaca buku ini sama halnya seperti menyusuri lorong panjang itu. Ada lorong yang terang-benderang, di mana kita dikenalkan dengan kondisi-kondisi hukum yang menggeliat, tapi ada pula kelokan-kelokan yang gelap ketika hukum tak berdaya. Singkat kata: perjuangan hukum menuju keadilan dan kemanusiaan di negeri ini ternyata masih panjang, masih membutuhkan usaha dan kerja keras kita bersama. Buku ini saksi yang merekam semua itu, seringkali juga menyuguhkan jalan keluar dengan arif tetapi tetap terasa bijak.—nt
Iman Sjahputra SH., SpN., LL.M, penulis buku Lorong Keadilan ini adalah pengacara senior jebolan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan The American University, Washington College of Law, USA. Dia juga Kandidat Notaris Universitas Gajah Mada dan kini sedang menempuh pendidikan strata tiga (S-3) di Universitas Padjajaran Bandung. Dia pernah menjadi advokat di kantor hukum Gani Djemat & Partner Law Office sebelum bekerja sebagai Managing Partner of Iman Sjahputra & Associates hingga sekarang.
Background itu membuatnya mampu mengupas banyak masalah secara kritis melalui perspektif hukum. Dia menuangkannya melalui artikel-artikel di surat kabar dengan cara populer. Bahasa hukum yang biasa jlimet menjadi mudah dicerna ditangannya. Buku ini sendiri merupakan kumpulan artikel yang pernah ditulisnya di Harian Suara Pembaruan Jakarta dan Harian Analisa Medan sejak tahun 2001 hingga 2006.
Jarang ada ahli hukum yang merangkap praktisi mampu menulis secara intens di surat kabar. Kalau pun ada yang mampu sering kali mereka tak punya waktu untuk mengupasnya di kolom-kolom surat kabar. Tetapi Iman Sjahputra merupakan pengecualian, di tengah kesibukannya dia terus menulis. Bahkan—saya pikir—dia pun ngotot merangkum artikel-artikelnya yang bertebaran di surat kabar menjadi sebuah buku bunga rampai agar bisa menjadi pegangan dalam mensikapi perkara-perkara di masyarakat dengan perspektif keilmuan dan keahlian yang ditekuninya: hukum.
Selaku penulis, Iman Sjahputra memang sering mendapat ide penulisan dari berita-berita di media pers tetapi isi buku ini menunjukkan dia pun agresif merespon permasalahan masyarakat yang tidak muncul di surat kabar, seperti soal isi safe deposit box yang raib itu, yang merugikan nasabah satu bank di Medan. Dia memaparkan permasalahan ini secara seimbang supaya nasabah dan pihak bank memahami posisi masing-masing (hal. 145-147).
Dia juga membuktikan kepiawaiannya mengupas permasalahan cyber crime maupun cyber terrorism yang marak di dunia maya (internet). Penulis memperlihatkan kegelisahannya di sini karena kasus penyimpangan pemanfaatan internet terus terjadi, sementara aparat hukum ragu-ragu menunaikan law enforcement (baca: Indonesia Gamang dalam Memberantas “Cyber Crime”-hal.403-406). Karena itu dia menawarkan berbagai upaya hukum untuk memeranginya, disamping mendorong perlunya segera ada cyber law di negara ini. Dia cukup fokus membahas problem cyber di sini, terbukti ada 16 judul artikel yang mengisi hampir 70 halaman buku ini, mulai tentang penyimpangan transaksi kartu kredit, kejahatan hacker, pelanggaran hak cipta sampai soal pidana bisnis “esek-esek” di dunia maya. Pembahasannya terasa cukup penting pula untuk menjadi pertimbangan dalam merampungkan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik yang sedang digodok di negeri ini.
Selain itu, bagi orang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, buku ini memiliki nilai proximity karena banyak menyorot sisi-sisi hukum berbagai persoalan dan peristiwa yang terjadi di kedua daerah ini. Misalnya tentang musibah jatuhnya pesawat terbang Mandala di Padangbulan Medan yang perlu diusut penyebabnya (hal. 321) maupun soal wewenang pengawasan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh (hal.135), Perpu Tanggulangi Bencana Aceh (hal.291) dan sebagainya.
Buku bunga rampai Lorong Keadilan ini akan terasa lebih lengkap jika disimak secara langsung. Saat membacanya maka kita akan menemukan ada aneka produk hukum yang tumpang tindih sampai kekosongan hukum dalam berbagai aspek kehidupan di negeri ini. Semua tak luput diulas di sini, termasuk persoalan ekonomi, gender, kesehatan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), politik, korupsi, pidana, mafia peradilan, penerbitan majalah Playboy hingga heboh yang berkaitan goyang Inul.
Begitupun “tak ada gading yang tak retak.” Buku ini akan menjadi lebih menarik jika penulis dapat mengkodifikasi artikel-artikel yang membahas topik permasalahan sejenis menjadi bagian-bagian tertentu dalam bab, yang biasa dipakai pada pembabakan isi buku, seperti soal cyber disusun ke dalam “Bab Cyber Law”, demikian pula untuk soal Aceh ada “Bab Aceh”, atau “Bab Malpraktek dan Sisi Hukum Medis” untuk masalah kesehatan serta bab-bab lainnya. Memang penulis sudah cukup membantu dengan meletakkan kutipan yang menggelitik sebagai intro yang eyes-catching di atas setiap judul artikel sehingga memikat pembaca untuk menelusuri lebih dalam persoalannya.
Akhirnya, buku ini, seperti kata penulisnya dalam kata pengantar (hal. viii-ix), mencoba membingkai pasang surut proses penegakan hukum di negeri ini, terutama semenjak bergulirnya reformasi. Dia melihat reformasi yang sejatinya berintikan keadilan itu ternyata pun sudah jauh menyimpang dari keadilan (justice) dan kemanusiaan (humanity). Kadangkala hukum menemui benturan dan hambatan sebagaimana jika kita menyusuri sebuah lorong panjang dan berliku.
Membaca buku ini sama halnya seperti menyusuri lorong panjang itu. Ada lorong yang terang-benderang, di mana kita dikenalkan dengan kondisi-kondisi hukum yang menggeliat, tapi ada pula kelokan-kelokan yang gelap ketika hukum tak berdaya. Singkat kata: perjuangan hukum menuju keadilan dan kemanusiaan di negeri ini ternyata masih panjang, masih membutuhkan usaha dan kerja keras kita bersama. Buku ini saksi yang merekam semua itu, seringkali juga menyuguhkan jalan keluar dengan arif tetapi tetap terasa bijak.—nt